Darwis Asri: Pungutan Biaya di Bay Pas sah-sah saja

Tol Bay Pas Kolaka Utara

Anggota DPRD Kolaka Utara, Darwis Asri. SH. MH, menyatkan pungutan dijalan bay pas lasusua-tobaku itu sah-sah saja dipungut oleh pemda kolaka utara. Pernyataan politisi muda PNBK ini, menangapai apa yang dikemukaan Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara, Anton. SE beberapa waktu lalu bahwa pungutan di jalan bay pas bukanlah pungutan retribusi melainkan pungutan liar atau pungli pasalnya bulum ada payung hukum yang menauginya atau belum ada peraturan daerah (Perda) tentang retribusi dijalan bay pas.

Menurut Darwis, memang belum ada Perda dan masih dibuat drafnya oleh tim legislasi Pemkab Kolaka Utara dan pungutan tersebut masih tahap sosialisasi awal sebelum Perda itu nantinya diketuk.

“Retribusi itu merupakan kebijakan eksekutif dan pada dasarnya pungutan di jalan tol itu merupakan bagian dari sumbangsi dari masyarakat” kata Darwis.

Darwis mengungkapkan jalan bay pas itu, masih membutuhkan biaya yang banyak apalagi pemeliharanya yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Pungutan itu, bukan suatu keharusan bagi masyarat, karena pungutan tersebut hanya merupakan tahapan sosialisasi” katanya.

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009, kata Darwis tidak ada larangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan namun juga tidak dianjurkan dan ada asas bahwa Perda Retribusi bisa ada tergantung situasi dan kebutuhan daerah tersebut.

Calon Doktor Hukum ini, mengharapakan agar pungutan dijalan tol jangan di polemikan dan mengeluarkan statmen yang dapat membuat masyarakat berpendapat negatif terhadap kebijakan tersebut.

“Selama ini belum ada aduan atau keluhan masyarkat yang masuk di dewan terkait dengan pungutan tersebut tapi yang mempertanyakan soal aturan memang sudah ada” kata Darwis.

Namun Darwis, sangat mengapresiasi masyarakat Kolaka Utara yang sadar akan arti pembangunan yang digalakan pemerintaahn saat ini yang memiliki motto semua untuk rakyat.

Komentar