Demo PKL 10% di Lasusua Ada Titik Terang Dan Berakhir Damai

Ratusan demonstran yang berasal dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL) Kolaka Utara yang meminta Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2013 yang dianggap merugikan pedagang itu menuai titik terang pasalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara menerima Aspirasi tersebut dan berjanji akan memanggil pihak terkait yang terlibat.

Aksi demonstrasi yang sempat memanas dengan aksi saling dorong dengan aparat kepolisian itu berakhir damai dan memberikan harapan baru untuk para pelaku kuliner di Bumi patampanua.

Seperti yang di ungkapkan Ketua APKL Kolaka Utara Yunus, bahwa berdagang makanan di Kolaka Utara saat ini hanya menggunakan sistem bertahan dengan keuntungan yang kecil, namun jika di bebankan lagi pajak 10 persen untuk konsumen menyebabkan warung makan akan semakin sepi.

“Pajak 10 persen ini memang untuk konsumen, untuk pedagang makanan dengan pendapatan 150.000, perhari, ini sangat berat dan bisa berdampak pada sepinya pengunjung di warung, karena itu Perda nomer 5 tahun 2013 ini harus dicabut karena merugikan kami.”katanya

Sementara itu di jelaskan Buhari saat menerima aspirasi para pedagang Kolaka Utara, bawa apa yang menjadi keluhan masyarakat akan segera disikapi oleh DPRD Kolaka Utara, dengan mengundang dinas terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), bagian hukum, Dinas pariwisata dan beberapa dinas yang terkait.

“Kami akan memanggil langsung segera Dinas Terkait untuk mencari solusi tentang keresahan para pedagang kaki lima ini,apakah nanti akan di bahas pada Prolegda atau bagaimana,”Tuturnya

Sementara itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara Surachman bahwa Perda tersebut merupaka insiatif eksekutif dan penetapannya sudah melalui proses panjang dan tidak mudah untuk dicabut, namun dia menyatakan meski tidak merubah Perda namun dalam peraturan bupati bisa dirubah.

“Mana formulasi yang bisa kita jangkau, nanti kita panggil Dispenda dan bagian hukum nanti dimasukkan dalam peraturan bupati atau bagaimana, sambil kita menunggu untuk merivisi beberapa pasal yang dianggap memberatkan,”Tuturnya.

Rencananya Perwakilan APKL,Dispenda dan bagian Hukum akan dipertemukan di Gedung DPRD Kolaka Utara pada Rabu (31/7) untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.

Komentar