Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka Utara tahun anggaran 2022, dalam LKPJ tersebut Panitia Khusus (Pansus) Keluarkan Rumusan Rekomendasi untuk 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rumusan Rekomendasi yakni untuk Dinas Perhubungan, Pansus Memintakeseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan Bandara Kolaka Utara. Untuk Dinas Perumahan, Pansus mengungkapkan adanya beberapa bentangan kabel listrik yang sudah tidak teratur, tiang listrik yang sudah keropos, bahkan ada kabel yang dari rumah ke rumah hanya ditopang dengan menggunakan kayu, sehingga berpotensi membahayakan warga sekitarnya.
“Diharapkan kepada Dinas Perumahan agar memprogramkan pengadaan tiang listrik besi di anggaran perubahan tahun 2023 atau anggaran tahun 2024. Terkait lampu yang ada di masjid Agung Bahrurrasyad, ketika ada kegiatan besar yang dilaksanakan di Islamic Centre termasuk kegiatan besar yang sering dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah itu banyak daya listrik yang terbuang akibat instalasi listrik yang kurang bagus, sehingga diminta kepada Dinas Perumahan agar mengganti KWH yang ada sekarang dan merevisi instalasi listrik yang ada di Masjid Agung serta menambah lampu penerangan sekitar Masjid Agung Bahrurrasyad Kolaka Utara. Selanjutnya, biaya sewa Islamic Centre ditingkatkan,” ujar Akhiruddin, Ketua Pansus DPRD Kolaka Utara.
Pansus juga mengungkapkan belum terpenuhinya bantuan kepada masyarakat yang rumahnya terdampak bencana, dan diminta kepada Dinas Perumahan agar meningkatkan kuantitas dan kualitas bantuan untuk program bantuan yang terdampak bencana.
Selain itu, Pansus juga menyoroti beberapa OPD lainnya seperti Dinas Perkebunan dan Peternakan terkait program revitalisasi kakao, Dinas Kesehatan terkait peningkatan penderita penyakit HIV dan AIDS serta penggunaan narkoba, Dinas PUPR terkait pemeliharaan jalan, jembatan, dan drainase, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura terkait inventarisasi alat pertanian, Bapenda terkait penilaian harga tanah dan pengembalian temuan BPK, Inspektorat terkait temuan BPK dan pengangkatan aparat desa pasca pilkades, Rumah Sakit Djafar Harun terkait kesejahteraan pegawai, BKPSDM terkait penyelenggaraan Diklatpim, dan Kesra terkait kegiatan MTQ.
