Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk tahun 2023. Rapat paripurna di gelar di gedung wakil rakyat itu pada Jumat (5/4), 6 Fraksi di DPRD itu fraksi untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap kinerja Bupati Kolaka Utara dan Menerima LKPJ Bupati untuk dibahas lebih lanjut.
Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kolaka Utara itu dibacakan anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Surahman, S.Ag, Pembacaan pandangan Fraksi dari beragam partai politik dengan lugas menyampaikan sorotan mereka terhadap berbagai aspek yang termuat dalam LKPJ Bupati.
Fraksi Demokrat, melalui Surahman, S.Ag, menyoroti kurangnya keterkaitan antara visi dan misi yang tercantum dalam laporan dengan kondisi riil yang tengah dihadapi di lapangan. Dengan tegas, Surahman menyampaikan, “Visi dan misi Bupati nampaknya kurang sesuai dengan realitas lapangan .”Katanya.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti beberapa masalah terkait aset daerah yang masih menjadi sengketa. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk mengambil tindakan serius dalam menangani permasalahan tersebut, guna memastikan kepentingan daerah terlindungi dengan baik.
Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) juga menyuarakan perhatian mereka terhadap Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan (nakes). Mereka menekankan pentingnya penyelesaian masalah terkait PPPK nakes berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI. Surahman, S.Ag, menyampaikan, “Fraksi PPP mengusulkan agar pemerintah segera menangani masalah PPPK nakes, mengingat pentingnya ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.”Harapnya.
Pandangan dari Fraksi Partai Bulan Bintang menyoroti masalah kelulusan peserta P3K yang dianggap mengkhawatirkan. “Fraksi Bulan Bintang menekankan pentingnya mencari solusi bagi peserta P3K yang kelulusannya dianulir, karena hal ini dapat berdampak besar terhadap tekanan psikologi sosial mereka,” ujar Surahman, S.Ag.
Di sisi lain, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyoroti perlunya dukungan penuh terkait digitalisasi pajak daerah dan penanganan aset daerah. “Fraksi Gerindra menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap digitalisasi pajak daerah dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” papar Surahman.
Pandangan positif juga datang dari Fraksi PDIP Perjuangan, yang mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam meraih penghargaan Piala Adipura. “Kami dari Fraksi PDIP Perjuangan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota, yang tercermin dalam penghargaan Piala Adipura yang diraih,” ungkap Surahman.
Rapat Paripurna DPRD Kolaka Utara menjadi forum yang penting dalam mengevaluasi kinerja Bupati serta menyoroti berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik. Semua pandangan tersebut akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut terkait LKPJ Bupati Kolaka Utara tahun anggaran 2023
