Hasil Evaluasi KPK: Pengelolaan Keuangan Desa di Kolaka Utara Baru 10 Persen

Baru-baru ini Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) Menggelar Evaluasi pengelolaan Keuangan dari semua tingkatan yakni Desa dan Kabupaten dan Alhasil Pengelolaan Desa di Kolaka Utara masih 10 %. Hal Tersebut diungkapkan Bupati Kolaka Utara Drs.Nur Rahman Umar akhir pekan lalu bahwa pihaknya merasa sangat malu ketika hasil evaluasi pasalnya kedisiplinan dan ketetapan realisasi keuangan di Desa masih sangat jauh dari yang diharapkan .

“Kemarin kita dievaluasi oleh KPK salah satu item atau sasaran dari dari KPK adalah pengelolaan tata kelola keuangan ditingkat desa, suka tidak suka, saya dipermalukan. Kalau seperti ini hasilnya dari semua sasaran yang telah ditetapkan KPK, pengelolaan keuangan desa hanya 10 persen dari ketertiban dari sasaran KPK,”katanya

Selain itu kata dia bahwa pekan lalu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangun (BPKP) perwakilan Sulawesi tenggara sudah melakukan audit kinerja dan kepatuhan di Dua Kecamatan, sebagai Sample dan didalam temuannya masih banyak desa yang tidak taat pada regulasi yang telah ada. Diantaranya Pembelanjaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Kepala Desa serta proses pengadaan barang dan jasa di Desa yang tertuang didalam Perbup nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara pengadaan barang dan Jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan di desa.

“Masih banyak kepala desa yang tidak taat aturan dalam pengelolaan keuangan termasuk tata cara pengadaan barang dan jasa,”katanya.

Bupati menyampaikan bahwa Kedepan Kepala Desa harus proaktif dalam mengikuti kegiatan untuk meningkatkan tata cara pengelolaan keuangan seperti giat melakukan Bursa Inovasi desa sebagai salah satu kegiatan yang berdampak tentang pengelolaan keuangan.

Sebagai Dampaknya kata Bupati Kualiatas perencanaan penlaksanaan pengandalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan Desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak optimal untuk peningkatan kesejakhteraan masyarakt Desa.

“Koreksi atas kelemahan dan kekuarangan Desa dan sebagai Upaya perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut terus dilakukan pemerintah secara proaktif, salah satunya melakukan Rapat Koodinasi Kinerja APBdes triwulan Ke-Tiga,”katanya.

Kemudian salah satu upaya untuk melakuakn perbaikan peneglolaan keuangan Melakukan perencanaan kegiatan Apbdes 2020 secara efektif dan efisien dan diharapan mulai sekarang hal tersebut dilakukan sehingga tahapan tingkat desa tidak molor agar tidak menganggu kegiatan tingkat kabupaten dan kegiatan lainnya.

“Merumuskan masalah yang timbul selama kegiatan hal tersebut sangat perlu dilakukan agar pengelolaan kuangan di desa bisa dikelola dengan baik, Transparan dan akuntabel,”tandasnya

Komentar