Ini APBDesa Desa Ponggiha Tahun 2017

 

Pasal 51 PP 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa sedangkan pada pasal 10 Permendagri 46 tahun 2016 mengatakan bahwa “(1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.(2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa. (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.(4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Sehubungan dengan di atas, Supriyadi sebagai pendamping desa membangun komunikasi dengan pemerintah desa ponggiha untuk membuat papan informasi APBDesa tahun 2017. Ditemui di kantor desa bersama dengan sekretaris desa, Kepala Desa Ponggiha menyambut antusias hal ini ditunjukkan dengan meminta PLD untuk mendesainkan baliho informasi APBDesa 2017.

Rencananya, desain APBDesa 2017 tersebut akan dicetak menggunakan bahan finil yakni bahan biasa mencetak baliho untuk kemudian di pasang di tempat umum di sekitar desa Ponggiha.

Komentar