Kolaka Utara, 25 Mei 2023 – Pemerintah daerah Kolaka Utara mengambil tindakan serius dalam upaya mencegah dan mengatasi kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Langkah ini diambil setelah adanya kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kasus-kasus yang terjadi di wilayah tersebut.
Bupati Kolaka Utara, Parinringi, SE, M. Si, mengungkapkan bahwa perlunya keterlibatan semua pihak dalam upaya pencegahan ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang sangat kompleks, dengan beragam cara yang digunakan oleh para pelaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah, termasuk Kolaka Utara, merasa memiliki tanggung jawab untuk menghadapi masalah ini.
“Kasus kekerasan terhadap anak pada periode 2009-2022 mencapai 29 kasus, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan atau KDRT sebanyak 4 kasus. Hingga bulan Mei 2023 ini, kasus kekerasan terhadap anak mencapai 8 kasus, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan hanya satu kasus,” ujar Bupati Parinringi.
Beliau menambahkan bahwa pencegahan kasus kekerasan dan pelecehan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, dan Anak. Melibatkan berbagai instansi, seperti pendidikan, keagamaan, dan sosial, juga menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.
“Bila kita bersinergi dan bekerja sama, saya berharap Kolaka Utara tidak lagi menjadi tempat terjadinya kasus kekerasan. Dengan gerakan yang melibatkan pemerintah daerah, kita berharap bisa meminimalisir bahkan menghilangkan kasus-kasus tersebut,” tambah Bupati Parinringi.
Selain itu, Bupati Kolaka Utara juga menyatakan bahwa Kementerian Agama dan pemerintah daerah telah memberikan instruksi kepada KUA dan para imam di masjid-masjid setempat untuk secara rutin memberikan ceramah agama dan melakukan evaluasi serta pemantauan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan guna melakukan tracking di setiap desa dan evaluasi secara berkala, sehingga kasus pelecehan dan kekerasan di Kolaka Utara dapat diminimalisir.
Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara mengadakan kegiatan pertemuan koordinasi pada hari Kamis, 25 Mei 2023. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk OPD terkait, Forum Anak, Lembaga Hukum, Media, dan instansi lainnya.
Diharapkan melalui langkah-langkah yang diambil ini, Kolaka Utara dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi anak-anak dan perempuan. Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat bekerja sama dalam menyusun program-program pencegahan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban kekerasan.
Selain itu, melalui pertemuan koordinasi ini, diharapkan dapat terjalin kerjasama yang erat antara berbagai sektor, seperti pendidikan, keagamaan, hukum, dan media, dalam upaya memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan kekerasan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara juga berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap perkembangan situasi di masyarakat. Hal ini bertujuan agar tindakan preventif dapat dilakukan dengan lebih efektif dan responsif terhadap kasus-kasus yang muncul.
Masyarakat Kolaka Utara juga diimbau untuk ikut berperan aktif dalam pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual anak. Penting bagi orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya untuk selalu mengawasi dan melindungi anak-anak dari potensi bahaya serta memberikan pendidikan yang mengajarkan tentang hak-hak dan perlindungan anak.
Pemerintah daerah Kolaka Utara berharap dengan langkah-langkah ini, dapat tercipta lingkungan yang aman, harmonis, dan terbebas dari kekerasan bagi anak-anak dan perempuan. Semua kalangan masyarakat diundang untuk bersama-sama menjaga dan melindungi generasi penerus, serta membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan.
