Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr.Ir.Sukanto Toding,MSP,MA, memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi dalam sidang Dewan terkait LKPJ Bupati Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023.
Mengenai masalah P3K Tenaga Kesehatan, terdapat klarifikasi terkait penuliran P3K Diploma IV Bidan. Panitia Seleksi Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sebagai dasar pengangkatan, dengan tidak membatasi pada Bidan Klinis atau Pendidik.
“Penyelesaian masalah P3K Tenaga Kesehatan merupakan prioritas kami untuk memastikan keberlangsungan tenaga kesehatan yang berkualitas di wilayah kami,”Katanya.
Terkait penerimaan ASN tahun 2024 mempertimbangkan ketersediaan keuangan daerah serta fokus pada penerimaan tenaga teknis, mengingat penerimaan tenaga guru dan kesehatan dua tahun terakhir sudah signifikan. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa penerimaan ASN dilakukan secara adil dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah.”Ujarnya.
Perkara Mess Kolaka Utara di Pengadilan Negeri Kendari masih berlanjut hingga putusan ingkra dari Pengadilan. Status tanah Rumah Adat juga sedang diselidiki oleh kejaksaan. “Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap untuk mematuhi keputusan pengadilan yang bersifat final,”Tutupnya.
Kerugian negara dari asset daerah seperti lahan pekuburan di Desa Pitulua telah dikembalikan ke kas negara. Lokasi tanah Rumah Adat juga sedang diselidiki oleh kejaksaan. Status lahan Pasar Pundoho sedang dalam proses klarifikasi melalui mediasi. “Kami melakukan upaya untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku,”jelasnya.
Diapun menambahkan Pembahasan batas wilayah dengan Provinsi Sulawesi Selatan akan dikomunikasikan dengan pihak terkait. Terkait izin pembangunan jety dan IUP pertambangan, pemda Kolaka Utara tidak memberikan rekomendasi tanpa melibatkan BUMD. “Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan terkait batas wilayah dan izin pembangunan,”Sambungnya
“Permasalahan drainase di Kota Lasusua akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Kami mengakui pentingnya infrastruktur yang baik dalam menghadapi tantangan banjir dan akan berupaya untuk meningkatkan sistem drainase di wilayah kami”Tambahnya.
Diapun menyatakan terkait perlunya pendataan dan pelaporan aset daerah untuk mempermudah pengelolaan. “Kami sepakat dengan pentingnya manajemen aset yang baik dan akan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan,”Ujar Penjabat Bupati.
Kritik terhadap data dalam LKPJ akan dijadikan perhatian, serta evaluasi terhadap berjalannya Perda. Keterlambatan pembayaran TPP ASN sedang dalam tahap pengajuan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Dirinya berjanji akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja kami dan berupaya untuk memperbaiki proses administrasi yang ada.
“Apresiasi terhadap dukungan dari dari semua fraksi Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam pembangunan daerah serta Mendukung percepatan penerimaan non-tunai dan pembayaran pajak, serta akan menindaklanjuti masukan terkait Bapenda. Kami akan terus melakukan inovasi dalam sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,”Tutupnya.
