24.7 C
Kendari
Senin, 15 April 2024

Kolaka Utara Menepis Penggabungan dengan Daerah Otonom Baru

Penting Dibaca
Kominfo
Kominfohttps://kolutkab.go.id/
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Menanggapi issu mengenai dugaan penggabungan Kolaka Utara dengan Daerah Otonom Baru yang diusulkan , Penjabat Bupati Kolaka Utara Dr.Ir Sukanto  Toding, MSP,MA menjelaskan bahwa pada saat itu dalam Kondisi informal,akrab dan salin guyon.

Ucapan tersebut, awalnya dilontarkan oleh Bupati Luwu Basmin Mattayang, muncul sebelum upacara peringatan Hari Jadi Luwu ke-756 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-78 di Stadion H. Andi Hasan Opu To Hatta, Luwu Timur pada 23 Januari lalu.

“Saat itu hanyalah dalam suasana diskusi informal sebagai bagian wacana tidak kunjung lengkapnya persyaratan jumlah kabupaten berdirinya Provinsi Luwu Raya. Pernyataan itu langsung dijawab spontan pak Ketua DPRD (Buhari, S.Kel, MSI) ” Katanya.

Kolaka Utara tidak mempertimbangkan bergabung dengan wilayah otonom baru. Ia juga menyoroti keterikatan pada undang-undang pembentukan Sulawesi Tenggara yang membatasi kemungkinan penggabungan wilayah.

Penjabat Bupati menekankan bahwa wacana pembentukan Luwu Raya selalu berkaitan dengan penambahan kabupaten yang saat ini sementara digagas pembentukan Luwu tengah.  “Kolaka Utara harus tunduk pada undang-undang yang mengatur pembentukan Sulawesi Tenggara,”Katanya.

Spekulasi penggabungan Kolaka Utara dengan Daerah Otonom Baru (DOB), Penjabat Bupati Kolaka Utara menekankan keterikatan pada undang-undang yang membatasi kemungkinan perubahan wilayah.

Menurut undang-undang pembentukan Sulawesi Tenggara nomor 13 tahun 1964, yang telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2022, Kolaka Utara terikat pada batasan administratif dan fungsional yang ditetapkan untuk wilayah tersebut. Undang-undang tersebut mengakui wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 Kabupaten dan Kota

“Penggabungan wilayah, seperti yang diperbincangkan secara santai dalam suatu acara, tidaklah mudah dilakukan mengingat keterikatan per wilayah pada undang-undang pembentukan Sulawesi Tenggara,” tegas Penjabat Bupati.

“Sebagai seorang yang memahami aturan akademis, kami menyadari substansi mendasar dari urusan penggabungan wilayah dan menjelaskan bahwa ini bukanlah keputusan yang dapat diambil secara ringan.”Jelasnya.

Ketentuan undang-undang ini, yang diperbarui pada tahun 2022, semakin memperkuat kerangka hukum yang mengatur pembentukan dan pengukuhan wilayah di Sulawesi Tenggara.

- Advertisement -spot_img

Tinggalkan Komentar

- Advertisement -spot_img
Berita Terbaru

Penjabat Bupati Kolaka Utara Menjadi Khatib Shalat Iedul Fitri di Mesjid Agung

Rabu (10/4) Dengan gemanya takbir yang menggema, Hari Raya Idul Fitri dirayakan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Suara takbir...
- Advertisement -spot_img

Berita Terkait

- Advertisement -spot_img