Lewat Aplikasi Jaga Bansos KPK Warga Kolaka Utara Bisa Awasi & Laporkan Penyelewengan Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi bernama jaga bansos. Aplikasi ini diluncurkan menggunakan platform online oleh ketua KPK Firli Bahuri melalui telekonferensi bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Ketua Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Jumat ( 29/5/2020 )


Download
Download

Dengan adanya Aplikasi jaga bansos Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. mengharapkan masyarakat dapat menggunakannya guna mengawal pemberian bantuan sosial (bansos) ditengah pandemi covid-19.

Bupati berharap dengan adanya aplikasi ini kegiatan penyaluran bantuan – bantuan sosial dimasa pandemi covid 19 ini dapat diawasi bersama, masyarakat bisa gunakan fitur ini untuk melaporkan dugaan penyelewengan / penyalahgunaan bantuan sosial, mengingat bantuan yang begitu banyak baik dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa agar tepat sasaran.

Aplikasi JAGA bisa diunduh dan digunakan pada sistem operasi Android, IOS, atau mengakses langsung website selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses langsung website https://jaga.id/. (T)


WAWASAN

Jaga.id merupakan Sebuah portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendorong Partisipasi, Akuntabilitas, Respon, dan Transparasi dari Pemerintah dan Masyarakat dengan nama Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID). Sampai saat ini, JAGA.ID telah mengintegrasikan aplikasi monitoring sebagai berikut:

  1. Koordinasi Wilayah berupa indeks pencapaian rencana aksi pencegahan korupsi yang telah disepakati oleh tiap-tiap Pemerintah Daerah;
  2. e-LHKPN berupa status pelaporan LHKPN dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah beserta tren kepatuhan pelaporan LHKPN tiap-tiap daerah;
  3. Gratifikasi berupa rekapitulasi pelaporan gratifikasi dan daftar Unit Pengendali Gratifikasi yang ada di tiap-tiap daerah;
  4. Jejak Kasus berupa daftar perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang ditangani oleh KPK.

Keempat aplikasi diatas dirangkum dalam satu menu dengan nama “Jendela Daerah” yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk memantau progres pencegahan korupsi di daerah masing-masing.

Aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara. JAGA melibatkan peran masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan. JAGA juga mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespon feedback dari masyarakat

Komentar