Pemda Bentuk Tim Untuk Menyelesaikan Kisruh Bypass

Untuk menyelesaikan konflik tanah yang berada di wilayah bypass lasusua, Kolaka utara yang saat ini sudah dibangun bangunan baru di atasnya seperti Pasar Lacaria, Mesjid Agung, hotel dan lainnya, pasalnya lokasi tersebut menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan karena dianggap tanah negara, sehingga tidak di perbolehkan untuk dilakukan pembangunan sehingga Pemda Kolaka Utara membentuk Tim untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Seperti yang diterangkan Asisten II Sekda Kolaka Utara beberapa waktu lalu, bahwa ada 12 titik bangunan yang berada diduga berada pada tanah negara di sekitar bypass yang tidak boleh dikelola, ”Kita sudah bentuk Tim untuk menyelasaikan masalah pertanahan, tim ini terdiri dari semua Asisten, Pertanahan, dan unsur-unsur lain yang terkait ,”Katanya.

Lebih lanjut Asisten II Kolaka Utara menyatakan bahwa tim tersebut akan duduk bersama untuk mengkaji masalah tanah di bypass apalagi kata dia hal tersebut hanya terjadi kesalahpahaman saja, karena menurut aturan kata dia tanah yang berada di by pass itu adalah tanah negara bebas yang sebelumnya bukan tanah, karena ada pembangunan sehingga bisa dimanfaatkan.

”bypass dianggarkan melalui APBD Kolaka Utara dan tanah tersebut yang berada disekitar by pass adalah tanah negara bebas yang sebelumnya bukan tanah,”terangnya.

Sementara itu dikatakan kepala Bidang Hukum BPN Kolaka Utara Gazali bahwa untuk pembanguan bangunan tanah reklamasi jika dibangun menggunakan dana APBD maka dikuasai oleh daerah, jika dianggarkan menggunakan dana APBN maka menjadi milik Negara, semantara dibangun menggunakan dana Pribadi maka menjadi tanah pribadi.

“berdasarkan petunjuk surat edaran dari menteri Agraria/BPN nomor 410-1293 tgl 9 mei tahun 1996 sepanjang timbulnya tanah itu menggunakan dana APBD maka itu akan dikuasia oleh daerah, itu masalah penganggaranya,”katanya. Dia menjelaskan Hotel dan bangunan lain yang berada dalam lingkungan hasil reklamasi Pemda yang dianggarkan melalui APBD Kolaka Utara berarti tanah tersebut menjadi kuasa pemda, jika Pemda sendiri melakukan pembangunan untuk keperluan Pemda dan masyarakat tidak ada masalah.

“Jika Pemda sendiri tidak ada masalah kecuali segala bentuk peralihan asset daerah kepada pihak ketiga harus melalui persetujuan dewan, tidak boleh sepihak yaitu eksekutif saja ke pihak ketiga. Harus dalam bentuk MOU, kalau DPR sepakat boleh di swakelolakan, bagi hasil, kalau menurut saya sesuai petunjuk surat dari kementerian agrarian, tanah tersebut adalah aset Pemda,”tandasnya,

Komentar