KOLAKA UTARA

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana (KB) Kolaka Utara, Dra. Saimah menjelaskan bahwa, upaya pembentukan kampung KB merupakan Pilot Project Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Hal ini sebagaimana yang sedang dilakukan Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar dan dan Wakil Bupati H. Abbas yang baru saja di lantik, yang secara aktif mencanangkan Kampung KB di berbagai wilayah di Kabupaten Kolaka Utara secara bertahap.

Pencanangan ini merupakan tindak lanjutan dari upayah Kampung KB tahun sebelumnnya yang telah sukses di Kecamatan Kodeoha, Desa Kalu-kaluku. Tahun 2017 ini, ada lima kecamatan lainnya yang telah dijadikan Kampung KB yakni Desa Pitulua Kecamatan Lasusua, Ranteangin, Lambai, Kodeoha, dan kecamatan Pakue.

Selanjutnya, tujuh kecamatan yang akan diresmikan menjadi Kampung KB yakni Desa Lanipa-nipa Kecamatan Katoi, Lawata (Pakue Utara), Powalaa (Pakue Tengah), Larui (Porehu) dan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih. Adapun selebihnya yakni Desa Lawaki Jaya (Tolala), Walasiho (Wawo), Mataiwoi (Ngapa) serta Desa Lapolu Kecamatan Tiwu.

Wakil Bupati, H. Abbas saat melaunching kampung KB di Desa Larui kecamatan porehu mengharapkan sasaran kampung KB lebih fokus pada kalangan masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan.”Semua stakeholder diharapkan bisa memberikan perhatian khusus guna terwujudnya keluarga yang berkualitas,” harapnya.

Kriteria Wilayah Kampung KB

Mengacu kepada publikasi BKKBN mengenai kriteria Kampung KB dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :

Kriteria utama: yang mencakup dua hal:

1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2)
2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.

Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu) :

1. Kumuh
2. Pesisir
3. Daerah Aliran Sungai (DAS),
4. Bantaran Kereta Api,
5. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan),
6. Terpencil,
7. Perbatasan,
8. Kawasan Industri,
9. Kawasan Wisata,
10. Padat Penduduk.

Selanjutnya dalam menentukan criteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh criteria yang ada.

Kriteria Khusus: yang mencakup 5 hal, yaitu:

1. kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga
2. Kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah,
3. Kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan.
4. Kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah
5. Kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.

.

Komentar