Rancangan Perda APBD Kolaka Utara Tahun 2023 Diserahkan ke DPRD

Dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara pada Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diserahkan Pj. Bupati Kolaka Utara Panriringi kepada Ketua DPRD Kolaka Utara Buhari Pada Senin (26/9/2022).

Rancangan APBD yang di serahkan Kata Bupati Kolaka Utara masih mengacu pada KUA yang telah kita sepakati sebelumnya sambil menunggu kejelasan tentang Dana Transfer dari pusat dan pedoman teknis penyusunan APBD. “Hal ini kita lakukan mengingat amanah Undang-Undang yang mengharuskan APBD tahun 2023 diserahkan paling lambat akhir September 2022. Oleh karena itu, target pendapatan Tahun 2023 yang kami sampaikan ini nilainya sama dengan yang tertuang dalam dokumen KUA Tahun 2023, demikian halnya dengan alokasi belanjanya, “Katanya dalam sambutannya pada rapat paripurna.

Proyeksi Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja Daerah secara umum diestimasikan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk rencana pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.595,4 milyar di luar penerimaan DAK, Dana Insentif Daerah (DID), Dana BOS, dan Dana Desa. “Dari jumlah tersebut terdiri dari komponen penerimaan dari Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 55,1 Milyar, Pendapatan Transfer sebesar Rp.538,3 Milyar, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.1,9 Milyar yang bersumber dari pendapatan hibah Readsi, “Katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Untuk pendapatan transfer diperoleh dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp.515,9 Milyar, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.475,3 Milyar dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.40,6 Milyar. Kemudian pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 22,4 Milyar, terdiri dari DBH Provinsi sebesar Rp.15,8 Milyar, dan Pajak Rokok sebesar Rp.6,5 Milyar.

“Pada sisi Belanja Daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.600,6 Milyar, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 yakni sebesar Rp.864,5 Milyar, baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Penurunan target belanja tersebut seiring dengan penurunan target penerimaan daerah. Pada tahun 2023,”Terangnya.

Sementara pada kelompok Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp 432,5 Milyar, yang dialokasikan untuk belanja Pegawai Rp 313 Milyar, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 112,6 Milyar, Belanja Hibah Rp 5,6 Milyar, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.1,2 milyar. Sedangkan Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp 110,9 Milyar atau turun sebesar 2,91% dari tahun 2022 yakni Rp 114,2 Milyar. Alokasi anggaran untuk belanja modal dimanfaatkan untuk belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya.

“Belanja Tidak Terduga kita proyeksikan mengalami penurunan dari Rp.47,5 Milyar tahun 2022 menjadi Rp 4,3 Milyar di tahun 2023. Alokasi untuk belanja tidak terduga diperuntukkan untuk mitigasi bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian pada kelompok Belanja Transfer diproyeksikan menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.52,8 Milyar dari Rp.162 Milyar tahun 2022. Alokasi untuk belanja transfer untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan, “Tuturnya.

Sementara pada sisi Pembiayaan Daerah, khususnya Penerimaan Pembiayaan hanya bersumber dari Silpa sebesar Rp.8,2 Milyar. Sedangkan pada pos Pengeluaran Pembiayaan kita alokasikan anggaran untuk penyertaan modal Rp 3 Milyar.

“Kebijakan belanja daerah tahun 2023 pada prinsipnya mengacu pada target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023, antara lain, pembangunan dan rehab beberapa gedung kantor OPD dan Kantor Camat dan kelurahan, pembangunan dan peningkatan jalan baik di Ibukota Kabupaten maupun di Desa, Peningkatan kapasitas ASN, Penyiapan anggaran untuk penyelenggaran Pemilu,Penyiapan anggaran pembayaran listrik, dan lainnya,


EDUKASI WARGA

APBD: ialah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Struktur APBD yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas: 1. Pendapatan Daerah; 2. Belanja Daerah; dan 3. Pembiayaan Daerah.

Komentar