Senin (31/7/2023),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna yang menjadi momentum penting dalam penyerahan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2022. Acara tersebut berhasil berjalan dengan lancar dan konstruktif, membahas isu-isu strategis untuk kemajuan daerah.
Acara ini diawali dengan pandangan dari enam fraksi, dibacakan oleh Maksum Ramli. Fraksi Demokrat menyampaikan pentingnya memperbaiki aset desa yang rusak dan belum diserahkan kepada kepala desa yang baru terpilih sesuai dengan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2020. Fraksi ini juga mengapresiasi penerapan peraturan daerah terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta menuntut keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakannya guna membantu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum.
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan apresiasi atas terlaksananya ranperda tepat waktu. Mereka juga menyampaikan beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, antara lain kekurangan pasokan air bersih di beberapa kecamatan dan desa serta pentingnya pengaspalan jalan di Desa Mosiku. Fraksi PKB juga memberikan dukungan penuh untuk pengembangan BUMD atau Perusahaan Daerah dan BLK Dinas Tenaga Kerja guna menghadapi tantangan industri yang akan berkembang, “Katanya.
Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menekankan perlunya pemerintah daerah untuk memperbaiki administrasi penggajian yang masih bermasalah dan memperjelas mengenai aset daerah yang belum memiliki sertifikat. Fraksi ini juga memberikan usulan strategis terkait pengembangan pabrik minyak kelapa dan pengalihan wilayah Kabupaten Kolaka Utara yang membutuhkan perhatian besar dari pemerintah.
“Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas realisasi anggaran tahun 2022 dan memberikan catatan terkait beberapa masalah administrasi dan aset yang perlu diperbaiki. Selain itu, Fraksi PDI – Perjuangan memberikan saran penting mengenai pembentukan pabrik minyak kelapa dan pabrik cokelat, serta memberikan rekomendasi tentang penyelenggaraan bantuan hukum, perlindungan lahan pertanian, perlindungan dan pengembangan komoditas kakao, dan desa wisata, “Jelasnya.
Fraksi Partai Bulan Bintang mengekspresikan ucapan terima kasih atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan berharap peraturan daerah yang dihasilkan dari rapat tersebut dapat bermanfaat secara nyata bagi pembangunan daerah Kolaka Utara. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Setelah pandangan dari fraksi-fraksi, Pejabat Bupati Kolaka Utara, Parinringi, SE, M. Si, memberikan sambutan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan anggota Dewan atas agenda penting tersebut. Parinringi menjelaskan bahwa kelima Rancangan Peraturan Daerah tersebut diinisiasi baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD Kolaka Utara. “Rancangan yang diajukan dari Pemerintah Daerah mencakup Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, serta Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, “Ujarnyam
Sementara itu, DPRD Kolaka Utara juga menginisiasi beberapa Rancangan Peraturan Daerah, seperti Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengembangan Komoditas Kakao, serta Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, yang mewajibkan Rancangan Peraturan Daerah yang diinisiasi oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan untuk pembahasan.
“Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan diharapkan memiliki dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Kolaka Utara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dia berterima kasih atas kontribusi, saran, masukan, dan catatan strategis yang telah disampaikan oleh Dewan selama proses pembahasan. Kerjasama dan kemitraan yang terjalin diharapkan dapat membawa manfaat lebih besar bagi keberhasilan dan kemajuan Kabupaten Kolaka Utara serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan, “Harapnya.
Rapat Paripurna ini menjadi wujud nyata dari semangat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Dewan dalam memajukan Kabupaten Kolaka Utara. Dengan adanya keputusan dan kebijakan yang dihasilkan dari rapat ini, diharapkan daerah ini akan semakin maju dan sejahtera, menciptakan keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.
