Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, memimpin rapat virtual bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kolaka Utara melalui Zoom Meeting. Senin (14/11/2023) Saat ini bersama beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang berada di Kota Cilegon untuk melakukan studi tiru terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Rapat tersebut bertujuan untuk mempersiapkan partisipasi dalam rapat koordinasi TPID tingkat provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan pada 16 September mendatang.
Meskipun Bumi Patowanua bukan daerah penilaian inflasi, Penjabat Bupati Kolaka Utara menekankan pentingnya menjaga Indeks Perkembangan Harga (IPH). “Yang paling krusial menurut kita adalah IPH kita yang harus dijaga, dan harus mengecek apakah harga kita tetap, atau tinggi dibandingkan dengan daerah tetangga,” ungkapnya.
Beliau meminta Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kolaka Utara untuk membuat indeks perbandingan harga antara Kolaka dan Luwu Timur sebagai daerah tetangga. Tujuannya adalah mengetahui apakah harga di Kolaka Utara masuk kategori tinggi atau tidak.
“Kadis perdagangan membuat daftar harga daerah tetangga, meski statistik menyajikan IPH kita tidak bergerak, kita harus tahu jangan-jangan kita tidak bergerak tapi bertahan di harga tinggi, jadi harus dibandingkan dengan daerah tetangga,” katanya.
Penjabat Bupati menegaskan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan pasokan, termasuk memperlancar pasokan komoditi utama seperti beras, telur, sayuran, dan ikan. “Langkah kedua adalah subtitusi produksi, kita harus melakukan langkah-langkah agar tidak terlalu ketergantungan pada pasokan pasar dari luar,” tambahnya.
Salah satu upaya konkret adalah mandiri dalam produksi telur di empat kecamatan, sementara untuk beras di Pakue Utara dan Ranteagin. Ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lokal dan menghindari intervensi pedagang besar yang dapat mempengaruhi pasar lokal.
“Bawang dan cabe rawit di Desa Totalang dijadikan alternatif yang perlu dipertahankan, sementara untuk ikan, perhatian khusus diberikan pada outlet Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar menarik nelayan untuk mendapatkan ikan, dengan fokus tidak hanya pada hasil tangkap tetapi juga pada budi daya,”Harapnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kolaka Utara, Sidik, SE, MM, mengungkapkan bahwa pada minggu pertama dan kedua November, terjadi penurunan IPH sekitar 0,05 persen. “Dalam minggu kedua November, kita lihat IPH sebesar 1,39 persen, sementara minggu pertama November turun menjadi 1,34 persen dibandingkan dengan IPH pertama,” ujarnya.
Suhaeda, Kabag Ekonomi Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, menyampaikan bahwa TPID telah melakukan enam langkah untuk mengendalikan inflasi. Langkah-langkah tersebut melibatkan pasar murah, realisasi anggaran sekitar 301 juta rupiah dari Januari hingga November 2023.
“Selain itu, juga menggunakan dana BTT sebagai rangkaian pengendalian inflasi, yakni pemberian sembako pada masyarakat yang kurang mampu sebesar kurang lebih 60 juta rupiah. Kemudian, penanaman bawang sekitar 200 juta rupiah, sementara untuk gerakan mandiri telur sekitar 300 juta rupiah. Kegiatan di perindustrian melibatkan pelatihan barista pemula dengan anggaran sekitar 50 juta rupiah,”Jelasnya.
Dengan berbagai langkah strategis dan kesiapan yang telah dipaparkan, Pemerintah Daerah Kolaka Utara menegaskan komitmennya dalam mengatasi potensi inflasi. Melalui sinergi berbagai sektor dan program yang tepat sasaran, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan tetap terjaga, menjadikan Kolaka Utara sebagai daerah dalam penanganan inflasi yang efektif.
