Rabu (26/7) bertempat di Islamic Center Mesjid Agung Bahru Rasyad Wal Ittihad dilaksanakan Sosialisasi Saber Pungli yang dihelat pada hari Rabu ini. Acara ini menjadi momen bersejarah karena dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kabupaten Kolaka Utara, antara lain Pejabat Bupati Kolaka Utara, Parinringi, SE, M.Si, Kapolres Kolaka Utara AKBP Arif Irawan, SH, S. IK, MH, dan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Buhari, S. Kel, M. Si.
Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Utara, bukan hanya para pejabat atau pihak-pihak terkait, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Saber Pungli merupakan inisiatif yang penting untuk membersihkan praktik pungutan liar di Kolaka Utara yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat dan pembangunan di Bumi Patowanua.
Dalam sambutannya, Pejabat Bupati Kolaka Utara, Parinringi, mengungkapkan bahwa kegiatan Saber Pungli ini bertujuan untuk mengajak dan mengingatkan semua pihak bahwa praktik pungutan liar harus benar-benar diberantas. Dia menyatakan tekadnya untuk memastikan tidak ada lagi pungli di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Utara, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga instansi pemerintah.
“Tidak ada lagi pungli tingkat desa, kecamatan, sampai di tingkat OPD tidak ada lagi pungli di Kolaka Utara,” tegas Parinringi. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses pelayanan di kabupaten harus berjalan dengan baik dan transparan, tanpa ada lagi tindakan pungutan liar yang merugikan masyarakat.
Kegiatan tersebut diisi dengan pemberian materi kepada peserta yang terdiri dari Camat dan desa. Oleh Irwasda Polda Sulawesi Tenggara, acara ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Rektor Universitas 19 November Kolaka sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas praktik pungutan liar. Dengan semangat baru dan tekad yang kuat, Kabupaten Kolaka Utara kini melangkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan penuh integritas. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memerangi pungli dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
