Tag: Apbd

Perda dan Transparansi Ringkasan APBD Kolaka Utara Tahun Anggaran 2022

Peraturan daerah (Perda) kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Ringkasan APBD Yang di Klasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 (Lampiran I Perda Kolaka UtaraNomor 04 Tahun 2021 Tgl 28 Desember 2021) KODE URAIAN JUMLAH 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 Pendapatan Asli […]

Read More

Kemendagri: Kolaka Utara Tiga Besar Tercepat Dalam Penyerapan Anggaran

Rapat Koordinasi Langkah Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) Tito karnavian Selasa (2/25/2021). Dalam rapat koordinasi tersebut Kemendagri menyebut Kolaka Utara sebagai salah satu kabupaten tercepat penyerapan anggarannya dan masuk dalam urutan Tiga besar. Rapat koordinasi tersebut diikuti secara virtual oleh wakil Bupati […]

Read More

Pemda Kolaka Utara Serahkan Rencana Nota Kesepakatan KUA PPAS Ke DPRD 2021

Wakil Bupati Kolaka Utara H.Abbas menyerahkan langsung rencana Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran ,Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara pada Rabu (29/9/2020). Dikatakan Wakil Bupati Kolaka Utara H.Abbas bahwa di masa Pandemi Covid-19 ini skenario pemulihan ekonomi di Kolaka Utara menjadi prioritas,” pemulihan ekonomi menjadi bagian penting dalam […]

Read More

Penyerahan Rancangan Nota Kesepakatan 2019 Antara Pemerintah dan DPRD Kolaka Utara (KU- PPAS APBD-P TA. 2019)

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara dalam  Penyerahan rancangan nota kesepakatan antara pemerintan dan DPRD tentang Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KU-PPAS APBD-P) tahun 2019 di kantor DPRD pada hari senin (29/7/2019). Rapat  dibuka oleh Ketua DPRD Kolaka Utara Agusdin S.Kom dan dihadiri 17 anggota, dinyatakan korum […]

Read More

Ini APBD Desa Pitulua Tahun 2017 Sudah Terpampang

Pasal 51 PP 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa sedangkan pada pasal 10 Permendagri 46 tahun 2016 mengatakan bahwa “(1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, […]

Read More