24.8 C
Kendari
Rabu, 22 Mei 2024

Tiga Kapal Muatan Nikel Ilegal Ditangkap Indonesia Coast Guard di Perairan Kolaka Utara

Penting Dibaca
Kominfo
Kominfohttps://kolutkab.go.id/
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI/ Bakamla Indonesia Coast Guard) melalui KN Kuda Laut-403 berhasil mengamankan tiga kapal berbendera Indonesia yang bermuatan nikel ore ilegal di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

Penangkapan dilakukan di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 11 dan 13 November 2023. Ketiga kapal tersebut adalah:

  • TB Trinity 302/TK Pacific 302 dengan muatan nikel ore sebanyak ±10,507.560 WMT (wet metric tons).
  • TB MDM Batola/TK MDM 04 dengan muatan nikel ore sebanyak ±12,333.963 MT (metric tons).
  • TB Merdeka 2002/TK Dirgahayu 3102 dengan muatan nikel ore sebanyak ±8,500.570 (wet metric tons).


Apa itu Bakamla (indonesia coast guard)? Klik untuk melihat jawaban dan menutup jawaban

Bakamla didirikan pada tanggal 8 Desember 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bakamla bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. Tugas dan fungsi Bakamla meliputi:

  • Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia;
  • Menanggulangi dan menanggulangi setiap ancaman terhadap keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia;
  • Menegakkan hukum di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia;
  • Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia;
  • Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia;
  • Melakukan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia dengan instansi pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi internasional;
  • Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia.
  • Bakamla memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Bakamla telah berhasil melakukan berbagai operasi patroli dan pengamanan di wilayah perairan Indonesia, termasuk operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di laut, operasi pencarian dan pertolongan, dan operasi penanggulangan bencana alam di laut.

Jawaban ini mungkin disediakan oleh kecerdasan buatan


Ketiga kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berdasarkan hasil penyelidikan Unit Penindakan Hukum Bakamla RI, ketiga kapal tersebut melakukan muat nikel ore di Jetty Masselle dan Jetty Mandes yang tidak berizin dan tidak sesuai Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Ketiga kapal tersebut telah diserahkan kepada Polres Kolaka Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini, kedua kapal tersebut berada di area Kepelabuhan Lasusua di bawah pengamanan KN. Kuda Laut-403.

Penjelasan lebih lanjut Terkait Jenis pelanggaran:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 300 jo Pasal 105: Setiap orang yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa izin dari menteri pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maks Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 161:
Setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara tanpa izin usaha pertambangan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Proses selanjutnya:

Ketiga kapal tersebut telah diserahkan kepada Polres Kolaka Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.


- Advertisement -spot_img

Tinggalkan Komentar

- Advertisement -spot_img
Berita Terbaru

Menteri AHY Luncurkan Mobil Layanan Elektronik untuk Tingkatkan Akses Pelayanan Pertanahan

Selasa (21/05) lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan Mobil Layanan...
- Advertisement -spot_img

Berita Terkait

- Advertisement -spot_img