Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/5/2021) di Buka Langsung Oleh Presiden Republik Indonesi Ir.Jokowidodo secara virtual dan diiukuti oleh Kepala Daerah dan Pengawas Daerah atau dan Pemeriksan Keuangan.
Dijelaskan Wakil Bupati Kolaka Utara H.Abbas.SE didampingi Kepala Inspektorat Kolaka Utara dalam kegiatan virtual tersebut di Kendari Sulawesi Tenggara bahwa presiden meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.
Berita Terkait: Kemendagri: Kolaka Utara Tiga Besar Tercepat Dalam Penyerapan Anggaran
Hingga bulan Mei 2021 ini, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah diketahui masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.
“Alhamdulillah untuk penyerapan anggaran Kolaka Utara di Bulan Mei ini masuk Tiga besar, sehingga dengan hal tersebut kita harapkan pemulihan ekonomi di Kolaka Utara dapat segera tercapai dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat,”Harapnya.
Presiden kata dia kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan professional, agar Berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.
“Kepala Negara juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah,”Tandasnya. (L)
